PerspektifTV

Header Ads

Akun Twitter Kementerian Pertahanan "Diserbu" Netizen

 

PERSPEKTIF.CO.ID, KABAR ISTANA - Akun tiwtter resmi milik Kementerian Pertahanan "diserbu" netizen.Gara - garanya akun tersebut mengupload konten terkait Undang - Undang Cipta Kerja. Netizen menilai itu bukanlah ranah Kementerian Pertahanan.

"Omnubus Law tidak mengancam pondok pesantren, Omnibus Law tidak membuka peluang pemidanaan para ulam dan ustadz," itulah konten dalam sebuah banner yang diupload admin twitter @Kemenhan_RI.

Ada dua banner yang diupload dan secara inti pesannya sama yaitu menerangkan bahwa Undang - Undang Cipta Kerja tidak mengancam keberadaan pondok pesantren dan pemidaan para ulama.

Bahkan pada banner keduanya, akun tersebut mengutip salah satu ayat pasal terkait pondok pesantren. Melihat konten yang diupload akun Kemenhan, para netizen ramai - ramai menyerbu akun tersebut.

"Wakkk, akun Kemenhan merangkap menjadi promotor," tulis akun atasnama FaqihWahyudin. Netizen lainnya bahkan lebih pedas. "Kemenhan ngurus ginian tanpa pasal - pasan yang jelas. Coba urus perbatasan negara laun, udara dan darat. Banyak pelanggaran oleh negara lain terutama dari negara China, berani ga?," tulis akun atasnama @Schumiratssky1-1.

Ada pula netizen yang menyinggun salinan Undang - Undang Cipta Kerja yang sampai sekarang belum juga dirilis kepada publik. Padahal undang - undang tersebut telah disahkan sejak 5 Oktober 2020 lalu.

Dari penelusuran Perspektif, bukan hanya akun Kementerian Pertahanan yang mengupload konten tersebut. Diketahui akun twitter Kementerian Agama pun mengupload dengan konten yang sama, yaitu terkait Undang - Undang Cipta Kerja dan keberadaan pondok pesantren. (DBS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.